BAB I

PENDAHULUAN

  1. 1. Latar Belakang

Pembangunan yang merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, tidak terlepas dari pemanfaatan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberikan pengaruh kepada lingkungan hidup. Makin tinggi laju pembangunan, makin tinggi pula tingkat pemanfaatan sumberdaya alam dan makin besar perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup.

Pemanfaatan sumberdaya perairan diperkirakan akan semakin meningkat di masa-masa mendatang dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Adanya kecenderungan tersebut sejalan dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,8% per tahun maka pada tahun 2010 penduduk Indonesia akan mencapai 250 juta orang. Hal ini akan mendorong meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan sumberdaya dan jasa lingkunga.

Pemanfaatan kawasan sumberdaya perairan darat baik itu berupa sungai, danau, situ, rawa dan lain-lain membutuhkan pendekatan pengelolaan yang berbasis ekologis mengingat sangat beragamnya kondisi dan pemanfaatan yang ada. Pengelolaan sumberdaya perairan darat dilakukan secara terpadu, yaitu suatu pendekatan pengelolaan wilayah perairan yang melibatkan dua atau lebih ekosistem mulai dari hulu sampai ke hilir, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu guna mencapai pemanfaatan dan penyelamatan perairan secara berkelanjutan.

Sekarang ini aktivitas perikanan tangkap mendominasi pembangunan perikanan nasional. Secara politik, kondisi ini memposisikan perikanan darat/perairan umum (sungai, situ, danau dan rawa) sebagai kelas dua, maka aktivitas perikanan darat terhamabat. Revitalisasi perikanan hanya mengutamakan pertambakan udang, dan budidaya laut yaitu rumput laut dan ikan karang, padahal perikanan darat memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri. Harusnya, pemerintah memberikan porsi yang seimbang antara keduanya. Undang-undang mengenai konservasi perikanan secara umum dijelaskan secara umum dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

.Perikanan darat memiliki keunggulan dan keunikan dalam pengembangannya yaitu: Pertama, potensinya memiliki varietas/jenis yang bersifat endemik. Contohnya, ikan bilih (Mystacoleuseus padangensis) yang di dunia hanya terdapat Danau Singkarak Sumatera Barat, juga ikan jenis lawat (Leptobarbus hoevanii), baung (Mystus planices), belida (Chitala lopis), dan tangadak (Barbodes schwanenfeldi) di Danau Sentarum Kalimantan Barat dan sungai-sungai pulau Sumatera, nike-nike di Danau Tondano, Sulawesi Utara dan ikan gabus asli (Oxyeleotris heterodon) di Danau Sentani Papua.  Kedua, keberadaan ikan endemik menyatu dengan perilaku/pola hidup masyarakat lokal. Mereka menganggap ikan endemik menjadi bagian kebudayaan dan dikonsumsi secara turun-temurun. Maka mereka juga memiliki kearifan lokal dalam menjaga kelestariannya. Ketiga, secara ekologis dan klimatologi ikan endemik memiliki habitat hidup dan berkembang biak yang khas. Keempat, lahan budi daya perikanan darat yang mengandung jenis ikan endemik belum dimanfaatkan secara optimal. Baru beberapa daerah yang memberdayakan dan memberdayakannya dengan pariwisata misalnya Danau Tondano, Danau Singkarak, Danau Poso dan Danau Sentani. Kelima, jenis ikan endemik harganya mahal karena rasanya unik, khas dan langka sehingga menjadi trade mark tersendiri bagi daerah itu. Enam, Problem Otonomi daerah dalam aspek perikanan dan kelautan tidak hanya dimaknai sebatas kewenangan pengelolaan wilayah laut oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Otonomi daerah juga harus dimaknai sebagai upaya mengelola dan mengembangkan perikanan darat utamanya ikan endemik yang terancam punah.

  1. 2. Tujuan

Untuk menyelamatkan perikanan darat dari segala permasalahan yang mengacu kepada undang-undang yang berlaku.

BAB II

PELAKSANAAN KONSERVASI

Potensi sumberdaya perairan darat, secara umum dapat dikelompokkan atas tiga kategori, yaitu potensi sumberdaya dapat pulih (renewable resources) meliputi perikanan perangkap, budidaya (sungai, kolam, danau, waduk, tambak dll), potensi sumberdaya tidak pulih (non-renewable resources) dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) seperti pariwisata, rekreasi dan transportasi.

Salah satu potensi sumberdaya dapat pulih dari sumberdaya perairan darat adalah perikanan darat. Potensi perikanan umum di Indonesia cukup besar, yaitu sekitar 3,6juta metric ton per tahun. Peluang pengembangan perikanan umum masih dimungkinkan dengan melihat karakteristik ekologis perairan tersebut. Air juga merupakan sumberdaya yang dapat pulih karena keberadaan yang tetap di alam berdasarkan siklus hidrologis.

Potensi sumberdaya tidak dapat pulih terdiri dari berbagai jenis bahan-bahan di daerah sungai maupun daerah rawa. Potensi lainnya yang memiliki nilai strategis adalah jasa-jasa lingkungan seperti pariwisata, kawasan rekreasi dan transportasi air. Aktivitas pariwisata di berbagai kawasan perairan darat seperti danau yang memiliki keunikan dan keindahan alam telah banyak dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan nusantara dan mancanegara. Kekayaan budaya, flora dan fauna, ekosistem dan gejala alam merupakan daya tarik bagi wisatawan. Pemasukan dari pariwisata memberikan sumbangan kepada perekonomian baik local maupun nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat termasuk penduduk disekitar lokasi tersebut.

Perairan darat memegang peranan penting dalam bidang transportasi air yang menghubungkan berbagai tempat. Banyak daerah-daerah yang sulit dicapai melalui darat sehingga perairan sungai dan danau dapat digunakan sebagai sarana transportasi. Aktivitas transportasi selain untuk penumpang juga untuk pengangkut barang, serta sarana untuk mengangkut hasil hutan (misalnya kayu). Dari sisi ekonomi dengan meningkatnya lalu lintas kapal, maka akan memnerikan pendapatan baik untuk masyarakat maupun pemda setempat dalam bentuk penerimaan pajak dan biaya administrasi. Namun di sisi lain lalu lintas kapal berpotensi menyebabkan pencemaran.

Melindungi sumber genetik plasmah nutfah dan mengembangkan budidaya perikanan darat berbasis ikan endemik memerlukan langkah yang strategis untuk membangun paradigma baru dan merevitalisasi kebijakan, diantaranya yaitu:

  • Pertama, mengembangkan riset pemuliaan genetik ikan endemik. Hasil riset ini akan melahirkan bank genetik ikan endemik Indonesia, sekaligus melindungi plasma nutfahnya. Sesuai dengan Undang-Undang No.31 tentang perikanan pada pasal 1 ayat 8 “Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.”
  • Kedua, mengembangkan pusat pembudidayaan ikan air tawar endemik yang mampu menyediakan bibit/benih secara massal baik untuk budi daya sungai maupun danau atau situ. Pusat-pusat ini dibangun daerah-daerah yang memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri.
  • Ketiga, menerbitkan perangkat undang-undang sumberdaya genetik untuk menangkal pihak asing melakukan bio piracy terhadap komoditas endemik khas Indonesia. Hukum yang tersedia ialah Keppres No. 43 Tahun 1978 yang menyatakan bahwa jenis ikan yang dilindungi di pulau Kalimantan dan Sumatera adalah arwana Super Red, Golden Red, Banjar Red, arwana Green (hijau) yang ditemukan di Taman Nasional Danau Sentarum dan Sungai Kapuas.
  • Keempat, melestarikan lingkungan kawasan perairan umum (daerah aliran sungai, danau, situ) dan tangkapan air yang mampu menjamin ketersediaan air tawar dan mencegah sedimentasi maupun pencemaran air (diprioritaskan bagi kawasan perairan umum yang sudah memiliki sumber daya ikan endemik dan terancam punah).
  • Kelima, mengembangkan alat tangkap yang ramah lingkungan dari segi jenis, ukuran, maupun variannya. Akan lebih baik menggunakan alat tangkap yang hanya menyeleksi ikan-ikan endemik yang masuk kategori layak konsumsi dan jual, sesuai dengan Undang-Undang No.1 ayat 6, 7, dan 8 tentang alat penangkap ikan.
  • Keenam, menyeleksi introduksi ikan–ikan non-endemik yang bersifat predator, kompetitor dan pembawa penyakit yang nantinya mengancam kelangsungan hidup ikan endemik.
  • Ketujuh, menyeragamkan pangan berbasis ikan endemik, contohnya fillet, nugget, bakso ikan dan kerupuk ikan.
  • Kedelapan, memberdayakan kelembagaan lokal dan kearifan masyarakat dalam membudidayakan ikan-ikan endemik.

BAB III

KENDALA

Salah satu tahapan penting yang diperlukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan adalah identifikasi masalah yang mengemuka sebagai dampak kegiatan pembangunan. Masalah utama tersebut adalah masalah kualitas lingkungan dan sumberdaya alam serta jasa-jasa lingkungan. Masalah kualitas lingkungan dan sumberdaya perairan darat dicirikan oleh adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu habitat atau sumberdaya alam sebagai dampak berbagai kegiatan pembangunan. Berbagai masalah yang mengancam keberlanjutan budidaya ikan endemik dan kelestariannya, yaitu:

  • Sedimentasi dan Pencemaran

Kegiatan pembukaan lahan di bagian hulu dan di daerah tangkapan air untuk pertaniaan, pertambangan dan pengembangan kota merupakan sumber beban sedimen dan pencemaran perairan sungai, danau, waduk dan situ. Adanya penebangan hutan dan penambangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) telah menimbulkan sedimentasi serius di beberapa daerah perairan darat hingga ke muara dan perairan pesisir. Proses sedimentasi yang disebabkan oleh limpasan lumpur dari aktivitas pertanian di tepi danau menyebabkan danau semakin dangkal. Juga, pembabatan hutan di hulu menyebabkan sungai mengalami pendangkalan. Otomatis proses sedimentasi yang semakin bertambah setiap tahunnya mengancam hilangnya habitat ikan endemik. Di Sungai Mahakam akibat sedimentasi sudah sulit mendapatkan ikan baung dan lais. Masuknya padatan tersuspensi ke dalam perairan yang menimbulkan kekeruhan air juga menyebabkan menurunnya laju fotosintesis fitoplankton sehingga produktivitas primer perairan menurun, yang pada gilirannya menyebabkan terganggunya keseluruhan rantai makanan. Pembukaan lahan atas sebagai bagian dari kegiatan pertanian telah meningkatkan limbah pertanian baik limbah padat maupun cair yang masuk keperairan. Selain itu penggunaan pupuk dan pestisida pada lahan pertanian akan terbawa masuk ke dalam perairan yang menimbulkan penurunan kualitas air. Hal serupa akan terjadi akibat pembabatan hutan di hulu sungai, tepi danau dan daerah tangkapan air. Penurunan populasi ikan endemik di sungai, danau maupun lubuk-lubuk di Kalimantan dan Sumatera bersumber dari aktivitas pertanian dan pembabatan hutan. Sesuai dengan Undang-Undang No.1 ayat 12-16 tentang pencemaran dan kerusakan sumberdaya perairan.

  • Keanekaragaman Hayati

Peranan keanekaragaman hayati yang sangat berharga ialah penyimpanan gen yang mengandung sifat keturunan dalam tubuhnya. Fungsi keanekaragaman hayati yang juga amat penting adalah menjaga anah (domain) stabilitas ekosistem. Pada saat ini ancaman terhadap keanekaragaman hayati disebabkan masalah pencemaran, perubahan habitat dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya hayati sehingga diperkirakan dapat merubah struktur ekologi komunitas biota bahkan dapat menurunkan keanekaragaman hayati perairan. Pengamatan di Citarum dan Ciliwung menunjukkan bahwa di daerah yang tercemar berat limbah organic, susunan hayatinya didominasi oleh ikan sapu-sapu (Hyposarcus pardalis). Eksploitasi berlebihan juga terjadi pada tahun1997 yang menyebutkan stok ikan Bilih mencapai 542,56 ton dan yang telah dieksploitasi sebesar 416,90 ton (77,84%). Ini menggambarkan sumberdaya ikan bilih sudah mengalami tangkap lebih.

  • Pengembangan Perikanan Darat

Salah satu isu pengembangan perikanan darat adalah pengembangan perikanan budidaya di perairan umum seperti waduk dan danau. Perairan waduk dan danau di Indonesia mencapai luas 2,1juta ha berpotensi untuk budidaya dengan teknologi budidaya ikan dalam karamba jaring apung (KJA) yang dapat mencapai 800ton ikan/hari. Penyediaan pakan ikan budidaya mengancam kelestarian ikan endemik. Pengembangan budidaya keramba mengancam ikan endemik Danau Sentarum karena pakannya diambil dari ikan–ikan kecil di danau ini. Permasalahan yang timbul umumnya disebabkan penerapan budidaya KJA yang tidak berwawasan lingkungan sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air bahkan kematian ikan secara massal. Permasalahan ini mengakibatkan pemanfaatan perairan bagi kegiatan lain seperti pariwisata juga terganggu. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkunganenjadi masalah seperti pada kasus yang terjadi di Danau Sentarum, Kalimantan Barat, yakni adanya penggunaan bubu warin (alat tangkap berukuran mata jaring < 0,5 cm sejak tahun 2000) menyebabkan turunnya populasi ikan di daerah ini. Sesuai dengan Undang-Undang No.3 pasal 3 ayat 1dan 2 tentang pengelolaan sumberdaya ikan.

  • Banjir dan Kekeringan

Wilayah perairan darat menyediakan sumberdaya alam yang produktif antara lain sebagai sumber air baku untuk minum dan kebutuhan sehari-hari. Air merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan. Kebutuhan air tidak hanya menyangkut kuantitas namun juga kualitas. Jumlah air yang tersedia dan kualitasnya sangat berkaitan dengan iklim terutama curah hujan, hutan, dan aktivitas manusia. Masalah banjir dan kekeringan telah menjadi masalah yang rutin yang terjadi setiap tahun di seluruh Indonesia. Konversi wilayah perairan darat seperti situ, bantaran sungai dan pelurusan sungai menyebabkan berkurangnya tempat-tempat resapan air. Akibatnya masalah banjir dan kekeringan tidak kunjung teratasi.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Pemanfaatan wilayah perairan darat secara terpadu memiliki pengertian bahwa pemanfataan sumberdaya alam dilakukan melalui penilaian secara menyeluruh yang diawali dengan identifikasi karakteristik komponen penyusun ekosistem, pengkajian masalah, kendala dan penyusunan tujuan dan sasaran, kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatan guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Perencanaan dan pemanfaatan dilakukan secara terpadu dar berbagai sektor, dinamis, mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi-budaya serta aspirasi masyarakat pengguna, memperhatikan konflik kepentingan dan pemanfaatan yang mungkin ada.

Keterpaduan dalam perencanaan dan pemanfaaatan wilayah perairan darat ini mencakup 4 aspek, yaitu:

  1. Keterpaduan Wilayah/Ekologis

Pengelolaan suatu wilayah ekologis harus dilihat secara menyeluruh karena antara wilayah-wilayah yang berbatasan akan saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk satu kesatuan ekologis. Berbagai dampak lingkungan yang terjadi pada kawasan perairan darat merupakan akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan di daratan. Pada ekosistem danau atau reservoir, daerah peralihan litoral berperan sebagai buffer dan pengatur proses biogeokimia dan interaksi biologi pada berbagai tingkatan. Upaya pemanfaatan lingkungan darat dan perairan sebaiknya mengikutsertakan daerah ekoton secara terpadu agar peranan potensial baik lingkungan darat, perairan dan zona peralihan kedua ekosistem tersebut dapat terus berlangsung dari generasi ke generasi. Sesuai dengan Undang-Undang No.2 Pasal 2 tentang wilayah perikanan Indonesia.

  • Keterpaduan Sektor

Agar pengelolaan sumberdaya alam di kawasan perairan darat dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan, maka dalam perencanaan pemanfaatan harus mengintegrasikan semua kepentingan sektoral. Pengelolaan wilayah perairan daratyang bersifat sektoral pada dasarnya berkaitan hanya dengan satu jenis sumberdaya atau ekosistem untuk memenuhi tujuan tertentu (sektoral), seperti perikanan, pariwisata, pertambangan, industri, pemukiman, perhubungan dan sebagainya. Dalam pengelolaan secara sektoral, dampak ”cross-sectoral” atau ”cross-regional” seringkali terabaikan. Akibatnya, model pengelolaan sektoral akan menimbulkan berbagai dampak yang dapat merusak lingkungan dan juga akan mematikan sektor lain. Fenomena permasalahan di Danau Maninjau merupakan salah satu contoh dari pembangunan sektoral, dimana sektor perikanan mempengaruhi sektor pariwisata apabila penanganan dan pemanfaatan budidaya perikanan tidak dilakukan secara tepat dan benar.

  • Keterpaduan Disiplin Ilmu

Wilayah perairan darat memiliki sifat dan karakteristik yang unik dan spesifik, baik sifat dan karakteristik ekosistem maupun sifat dan karakteristik sosial budaya masyarakat disekitarnya. Dengan dinamika perairan darat yang khas, dibutuhkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu. Secara umum, keterpaduan disiplin ilmu dalam pengelolaan ekosistem dan sumberdaya perairan darat adalah ilmu-ilmu limnologi, keteknikan, ekonomi, hukum dan sosiologi. Salah satu contoh keterpaduan keilmuan yang merupakan paradigma baru dalam pemanfaatan sumberdaya perairan secara berkelanjutan adalah ekohidrologi. Ekohidrologi adalah ilmu yang mengkaji proses-proses hidrologi dan keterkaitannya dengan biologi dalam skala spasial dan temporal. Sesuai dengan Undang-Undang No.3 Pasal 8 ayat1 dan 2 tentang kepentingan ilmu pengetahuan.

  • Keterpaduan Stakeholder

Faktor yang sangat berperan dalam pengelolaan lingkungan adalah faktor manusia. Segenap keterpaduan di atas, akan berhasil diterapkan apabila ditunjang oleh keterpaduan dari pelaku dan atau pengelola pembangunan di wilayah perairan darat. Pelaku pembangunan dan pengelola sumberdaya alam perairan darat antara lain terdiri dari pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, swasta/investor dan juga LSM yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam. Peranan mereka dalam pengelolaan lingkungan perlu dioptimalkan dengan bekal pengetahuan yang benar mengenai masalah lingkungan yang ada di sekitar mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan teknis yang terjadi di lapang adalah secara umum eksploitasi yang berlebihan terhadap suatu spesies, sedimentasi dan pencemaran yang diakibatkan oleh sektor pertanian. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan yang menyeluruh, mengadakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tersebut kepada masyarakat, memberikan sangsi yang tegas kepada siapapun yang melanggar peraturan yang berlaku, dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap cara pengelolaan perikanan darat.

Dari permasalahan yang telah kami analisis, diharapkan peran serta berbagai elemen masyarakat yang terkait untuk dapat menyadari pentingnya pemanfaatan sumberdaya perairan darat serta adanya pengawasan dari pihak terkait yang sesuai dengan Undang-undang Perikanan No.31 tahun 2004. Selain itu,yang paling penting adalah perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta sebagai pengelola dalam melakukan konservasi sumberdaya perikanan darat.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

Haryani, Gadis Sri. 1996. Tinjauan Ekologis dalam Pengelolaan Danau, Alami, Jurnal Air, Lahan, Lingkungan dan Mitigasi Bencana, hal.9-12. Jakarta.

Soemarwoto, Otto. 2001. Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

http://arwanaku.wordpress.com/2008/06/12/malaysia-patenkan-ikan-arwana

http://www.trobos.com

http://syariffauzi.wordpress.com/2009/02/25/ikan-gabus-haruansnakeheadchanna-striata


Comments are closed.